TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto memberikan pidato perdananya sebagai Presiden RI.

Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah tamu undangan di ruang sidang paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). 

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan banyak program dan target kerja selama lima tahun kedepan, baik dari sisi politik hukum, demokrasi hingga ekonomi.

Terkait pidato Prabowo, Tribunnews mengundang Pengamat Politik/Wakil Rektor UGM, Arie Sujito dan Pengamat Ekonomi/Wakil Dekan FEB UGM Gumilang Aryo Sahadewo.

Sejumlah tantangan, pekerjaan rumah hingga catatan disampaikan dua akademisi. 

Hal itu disampaikan Arie Sujito dan Gumilang Aryo Sahadewo saat saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby),' Via Zoom, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menyoroti Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri.

'Kalau ditanya apakah ini akan efektif tidak? Saya kira nggak bisa dinilai sekarang," ujar Arie Sujito.

" Tentu efektif tidaknya sangat ditentukan oleh capaian yang ada," jelasnya.

Soliditas Kabinet pun menurut dia akan menjadi masalah tersendiri mengingat anggota Kabinet berasal banyak kelompok dan kepentingan yang kompleks. Termasuk antar partai politik pengusung di bawah KIM saat pilpres, maupun partai politik dari luar koalisi yang bergabung. di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Belum lagi, kata dia, Kementerian itu terdapat menteri dan wakil menteri yang tidak berasal dari satu partai politik yang sama.

"Memang nggak mudah itu karena hampir semua menteri itu ada wakilnya.  Wakilnya bisa satu, bisa dua.  Terus antara menteri dan wakilnya itu belum tentu sama. "

"Nah ini memang kita bisa hanya mengatakan bahwa ini membutuhkan energi baru untuk menghimpun soliditas ke dalam birokrasi, kedalam tata pemerintahan ini," jelasnya.

Dia juga menilai positif tidak ada kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem di Kabinet Merah Putih. Apakah ini berarti akan ada oposisi atau penyeimbang yang berada di luar Kabenet Prabowo-Gibran untuk lima tahun kedepan?