Daftar Kontroversi Menteri Prabowo yang Baru 4 Hari Dilantik, Apa Reaksi Presiden?
Pernyataan para menteri tersebut menimbulkan kontroversi di publik. Lalu bagaimana reaksi Presiden Prabowo Subianto?
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang dari sepekan, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah membuat kegaduhan dengan beragam pernyataan dan perbuatannya.
Pernyataan para menteri Kabinet Merah Putih tersebut menimbulkan kontroversi di publik, padahal mereka baru 4 hari dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Prabowo Beri Wewenang Para Menteri Copot Pejabat yang Menghambat Kinerja dan Bikin Susah
Lalu bagaimana reaksi Presiden Prabowo Subianto?
Berikut ini Tribunnews.com rangkum sederet kontroversi para menteri Prabowo yang membuat kegaduhan di publik.
Baca juga: Gara-gara Mendes Yandri Bikin Ulah, Semua Menteri Dapat Peringatan dari Seskab Mayor Teddy
Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjadi sorotan publik saat meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.
Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa."
"Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar.
Anggaran itu terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.
Angka itu, terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas.
Kemenkum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.
Sementara Kemen Impas mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.
Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.