TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi dari serikat pekerja dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Massa aksi datang membawa berbagai spanduk aspirasi diantaranya spanduk bertuliskan cabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

Sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan melibatkan buruh dari seluruh Indonesia mulai 24 Oktober 2024 atau empat hari usai Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024.

Aksi besar-besaran itu demi menuntut kenaikan upah minimum 8-10 persen pada tahun 2025 dan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kenaikan ini, kata Said, bukan sekadar permintaan angka, tetapi kebutuhan nyata agar buruh mampu bertahan di tengah inflasi dan peningkatan biaya hidup.

Pada tahun 2024, inflasi berada pada angka 2,8 persen sedangkan naik upah di kawasan industri, khususnya Jabodetabek hanya 1,58 persen.

Maka kaum buruh kala itu, tegas Said Iqbal, harus menombok sekitar 1,3 persen.

Baca juga: Said Iqbal: Jika Targetkan 8 Persen Pertumbuhan Ekonomi, Prabowo Harus Naikkan Upah Buruh  

Pesimis Kabinet Merah Putih Berpihak pada Buruh

Dalam aksi demo di kawasan Patung Kuda, Said Iqbal mengatakan dirinya tidak berharap banyak Kabinet Merah Putih akan berpihak pada buruh.

Hal itu dikarenakan, pada pemerintahan Prabowo, tidak ada pergantian jabatan pada posisi menteri bidang ekonomi. 

"Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja kalau mau berpihak pada rakyat. Setidaknya kluster ketenagakerjaan dan pelindung untuk petani," kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, ia berharap Mahkamah Konstitusi tegakan keadilan. Tegakan orang yang sedang mencari rasa keadilan. 

"Kami tidak bisa mengharap kepada kabinet yang ada. 17 menterinya, menteri ekonominya orang lama yang membuat Omnibus Law," terangnya. 

Kira-kira menurut kawan- kawan, kata Said Iqbal, kira-kira menurut rakyat dicabut nggak Omnibus Law. Padahal mereka-mereka yang bikin.