Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkap sekitar Rp 17-20 triliun uang Indonesia terbang ke Arab Saudi setiap tahunnya untuk biaya terkait ekosistem haji.

Hal ini diungkap Anggota Badan Pelaksana BPKH Arief Mufraini dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024: The 6th International Hajj Fund Forum, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Kurang lebih Rp 17-20 triliun uang Indonesia terbang ke Arab Saudi setiap tahunnya,” kata Arief.

Dalam paparannya tersebut, diperlihatkan struktur pengeluaran biaya haji di Indonesia yang mencakup biaya penerbangan Rp 3,65 triliun dengan proporsi 20,94 persen, kebutuhan akomodasi Rp5,76 triliun atau 26,37 persen proporsi.

Lalu Masyair atau biaya prosesi ibadah haji sebesar Rp 4,27 triliun atau 19,55 persen proporsi.

Baca juga: BPKH Rumuskan Strategi Pengelolaan Dana Haji yang Efisien dan Efektif

Kemudian makanan atau sajian sebesar Rp1,66 triliun atau 7,62 persen proporsi, transportasi Rp1,13 triliun atau 5,19 persen proporsi, biaya lain-lain Rp0,95 triliun atau proporsi 4,36 persen. 

“Semuanya mungkin melihat ini adalah angka yang cukup besar kita keluarkan setiap tahunnya, untuk memberikan semua pelayanan termasuk mengorganisasi dan juga mendukung program haji,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa pemerintahan baru saat ini, kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, banyak berfokus pada bagaimana mengoptimalkan seluruh pelayanan haji.

Baca juga: BPKH dan Arab Saudi Perluas Kerja Sama Investasi Haji serta Umrah 

Sehingga, menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk menuju rezim investasi dalam upaya memberikan pelayanan ibadah haji yang baik di Arab Saudi.

Apalagi, kata Arief, kebutuhan pembiayaan bisa jadi akan terus meningkat dua atau bahkan tiga kali lipat pada tahun-tahun ke depan menyangkut program haji maupun umrah di Arab Saudi.

“Seperti yang kita tahu, pemerintahan sekarang, rezim baru, banyak berfokus pada bagaimana mengoptimalkan seluruh pelayanan haji. Menurut saya ini saatnya bagi kita untuk menyelamatkan dari rezim pengadaan ke rezim investasi ketika kita mencoba memberikan pelayanan ibadah haji yang baik di Arab Saudi,” ucapnya.