Sehingga, sambungnya, kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal. 

"BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system," ungkap dia. 

Baca juga: Bawaslu: Pilkada Harus Bebas dari Pandangan Misoginis dan Kampanye Diskriminatif

Selain itu, Kemenko Polkam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait memonitor masalah lain di antaranya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. 

Menurutnya netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. 

"Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata dia.

Setelah rakor, kata Lodewijk, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk pengecekan terakhir. 

Selanjutnya, kata dia, akan ada kunjungan ke lapangan untuk melilhat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. 

"Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti," pungkasnya.