TRIBUNNEWS.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menghadiri rapat perdananya dengan Komisi XIII DPR RI pada Kamis (31/10/2024).

Pada kesempatan itu, Pigai menegaskan bahwa dirinya menjadi menteri bukan karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya eks Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM ini kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya menjadi, saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan." 

"Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," ujar Natalius Pigai di Ruang Pansus DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pigai juga menyatakan, di antara semua anggota Kabinet Merah Putih, hanya dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang berasal dari lapangan.

"Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dua lah yang berasal dari lapangan. Mohon izin." 

"Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi skills, knowledge, dan juga attitude," terangnya.

Selain itu, Pigai menyinggung soal ucapannya yang meminta anggaran sebesar Rp20 triliun.

Ia mengaku, ucapannya itu memicu polemik dan dirinya mendapat serangan.

Namun, Natalius Pigai merasa senang karena diserang atas ucapannya itu.

Baca juga: Natalius Pigai Minta Tambahan Ribuan Anak Buah, Belanja Pegawai Jebol Hingga Rp 1,2 Triliun

Pasalnya, ia ingin melakukan terobosan-terobosan dalam memajukan HAM di Indonesia.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang."

"Di mana mengangkat HAM yang diabaikan, diujung dari kebijakan politik dan pembangunan, menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di republik ini," sambungnya.

Menurut Pigai, apa yang disampaikannya itu biasa saja dalam sudut pandang aktivis HAM.

Alasannya, pernyataan itu mewakili para aktivis maupun civil society HAM.

"Mohon izin satu orang civil society tidak memberi kritikan, itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini," ujarnya.

Pigai menambahkan, dirinya berterima kasih kepada pimpinan Komisi XIII DPR yang langsung merespons ucapannya soal anggaran Rp20 triliun.

"Kami juga mengucapkan terima masih kepada para pimpinan, dengan adanya kiritikan-kritikan yang disampaikan kepada kami," paparnya.

Tak Punya Program 100 Hari Kerja

Lebih lanjut, Natalius Pigai mengaku tidak memiliki program dalam 100 hari kerjanya.

Awalnya, Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima Perpres tentang Kementerian HAM, dan segera mendapatkan Permen tentang Hak Asasi Manusia.

Setelah itu, ia mengatakan akan melantik sejumlah pejabat di Kementerian HAM.

"Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari, kami tidak punya program 100 hari," kata Pigai.

Baca juga: Yasonna Laoly Cecar Natalius Pigai soal Anggaran RP 20 Triliun: Harus Realistis! 

Lantas, apa program yang akan dijalankan Natalius Pigai selama menjadi Menteri HAM?

Dirinya mengungkapkan, pihaknya memiliki program yang disebutnya emergency condition.

"Kami punya program emergency condition, untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan."

"Bapak-Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari, andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi, maka saya sudah selesai 7 hari, Pak, nanti kalau setelah itu 101 diam, Pak, enggak ada yang kerja," imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Pigai, dirinya menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi emergensi.

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Chaerul)