Rapat Perdana di DPR, Natalius Pigai: Saya Jadi Menteri Bukan karena Saya Oposisi
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menghadiri rapat perdananya dengan Komisi XIII DPR RI pada Kamis (31/10/2024).
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menghadiri rapat perdananya dengan Komisi XIII DPR RI pada Kamis (31/10/2024).
Pada kesempatan itu, Pigai menegaskan bahwa dirinya menjadi menteri bukan karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya eks Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM ini kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya menjadi, saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan."
"Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," ujar Natalius Pigai di Ruang Pansus DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pigai juga menyatakan, di antara semua anggota Kabinet Merah Putih, hanya dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang berasal dari lapangan.
"Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dua lah yang berasal dari lapangan. Mohon izin."
"Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi skills, knowledge, dan juga attitude," terangnya.
Selain itu, Pigai menyinggung soal ucapannya yang meminta anggaran sebesar Rp20 triliun.
Ia mengaku, ucapannya itu memicu polemik dan dirinya mendapat serangan.
Namun, Natalius Pigai merasa senang karena diserang atas ucapannya itu.
Baca juga: Natalius Pigai Minta Tambahan Ribuan Anak Buah, Belanja Pegawai Jebol Hingga Rp 1,2 Triliun
Pasalnya, ia ingin melakukan terobosan-terobosan dalam memajukan HAM di Indonesia.
"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang."
"Di mana mengangkat HAM yang diabaikan, diujung dari kebijakan politik dan pembangunan, menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di republik ini," sambungnya.