"Karenanya melalui surat ini, para Pimpinan Majelis mendesak untuk segera diadakannya Muktamar pada awal tahun 2025 yang akan datang," tulis surat tersebut dalam point keenam.

Pimpinan majelis juga mengingatkan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, Muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP selambat-lambatnya tiga bulan sebelum penyelenggaraan. 

"Mengingat saat ini sudah di pengujung bulan Oktober 2024, sekiranya 3 bulan dihitung sejak November 2024, maka semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025," bunyi surat itu.

Selain itu, pada poin keenam surat itu, Pimpinan majelis mengatakan perlu mempercepat konsolidasi nasional agar hasil Muktamar segera ditindaklanjuti oleh Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang, dan Musyawarah Ranting secara estafet dan rampung pada tahun 2025. 

"Dengan demikian diharapkan PPP akan lebih awal menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan target kembali lolos ke DPR RI," jelas para pimpinan majelis dalam surat itu.

Selain mendorong gelaran Muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan dari para kader PPP yang dikenakan biaya atas pencalonannya di Pilkada serentak 2024. 

"Kami mendapat informasi bahwa banyak di antara kader-kader Partai yang juga dikenakan biaya atas pencalonan Pilkada oleh DPP PPP. Karenanya hal ini perlu klarifikasi," tulis surat itu pada point keempat.

Tak hanya itu, pimpinan majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional di internal Partai. 

Apalagi keputusan bergabung hanya disampaikan lewat media. 

"Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari saudara tentang alasan-alasan di balik hal ini. Kami bukan menyoal substansi bergabungnya dengan pemerintah, namun yang kami tanyakan adalah mekanisme bergabungnya Partai yang semestinya didahului dengan musyawarah di antara para Pimpinan Partai," jelas surat itu pada point kelima.

Diketahui, belakangan Mardiono membawa gerbong PPP bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dimana, dia ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. 

Padahal pada Pilpres 2024 lalu, PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bersama PDIP, Hanura, dan Perindo.

Pada poin ketujuh pada surat tersebut, para pimpinan majelis DPP PPP meminta pertemuan dengan Plt Ketum Mardiono untuk membahas masalah tersebut.