Isi Pertemuan Prabowo dan SBY Senin Malam, Benarkah Tawaran Jadi Wantimpres Ditolak?
Prabowo bertemu SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024). Berikut pernyataan dua pihak terkait.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Isu pembahasan mengenai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyeruak dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (4/11/2024).
Prabowo bertemu SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Politikus Demokrat, Iftitah Sulaiman memastikan, SBY bakal menolak jika diminta Prabowo menjadi bagian dari Wantimpres.
Eks Ajudan SBY tersebut mengatakan, SBY siap membantu Prabowo dalam pemerintahan.
Tetapi, ia menolak jika diminta untuk menduduki posisi tertentu.
"Saya tidak tahu apakah ditawarkan atau tidak (Prabowo jadi Wantimpres), tapi saya bisa pastikan berdasarkan yang saya dengar dari Pak SBY, beliau menyampaikan beliau akan sangat membantu pemerintahan Pak Prabowo tetapi tidak harus menjabat dalam posisi tertentu," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Namun begitu, Iftitah memastikan bahwa SBY tetap akan bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bisa menyukseskan pemerintahan Prabowo.
"Beliau menyediakan waktu tenaga pikiran untuk membantu untuk mensukseskan pemerintahan pak Prabowo tanpa harus menjabat apapun di pemerintahan," pungkasnya.
Bocoran Isi Pertemuan Prabowo dan SBY
Sementara itu Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membocorkan isi pertemuan Prabowo dengan SBY.
Dasco menyebut, pertemuan keduanya terkait pembentukan sebuah lembaga.
Baca juga: Prabowo Gencar Temui Mantan Presiden, Usai Bertemu Jokowi Lalu SBY, Kapan Pertemuan dengan Megawati?
"Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY itu antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk," ujarnya, Selasa.
"Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun, tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran itu aja," imbuhnya.
Terkait detail lembaga tersebut, Dasco menyebut bukan wewenangnya menyampaikan.
"Saya di legislatif biar eksekutif nanti yang menjelaskan, nanti ditanya ke pemerintah," ujarnya kepada awak media.