TRIBUNNEWS.COM - Jenderal TNI HOR Purn. Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024, seperti dilansir dari Tribun Bisnis.

Purnawirawan TNI ini pun pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada 15 Agustus 2016, Jokowi mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Jokowi memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM.

Jokowi kemudian menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri ESDM.

Tambahan informasi, pada 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkat Luhut menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di era krusial awal Reformasi.

Dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula.

Lalu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir.

Bahkan pada masa kepemimpinan Abdurahman Wahid atau Presiden Gus Dur, Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan Industri 2000-2001. 

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Rangkap Jabatan di Era Prabowo: Berpotensi Menjadi Beban Masa Depan

Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Tak sampai di situ, Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengantikan Gus Dur juga bermaksud untuk memercayai Luhut kembali sebagai menteri, tetapi ia menolak karena menjaga etika terhadap Gus Dur.

Luhut Binsar Pandjaitan atau LBP ini lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, 28 September 1947.