Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Anan Wijaya, meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mencegah kebocoran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anan menegaskan, keterlibatan aparat hukum di awal program penting untuk memberikan pemahaman kepada lembaga-lembaga terkait mengenai tata kelola anggaran.

"Iya, memang sudah kewajiban dari aparat penegak hukum melakukan mitigasi, edukasi bagaimana tata kelola anggaran yang baik terkait dengan program makan bergizi ini," kata Anan di Jakarta pada Selasa (12/11/2024).

Dia juga meminta Badan Gizi Nasional dan pihak-pihak pelaksana untuk menyusun aturan teknis dan pelaksanaan yang detail guna meminimalkan potensi korupsi.

Selain itu, Anan meminta agar pengadaan makan bergizi gratis dilakukan melalui beberapa opsi seperti lelang, tunjuk langsung maupun e-katalog.

"Jadi usernya pelaksananya bisa dinas pendidikan atau dinas lain yang disepakati bersama oleh para stakeholders yang terlibat di program makan bergizi ini. Itu anggarannya cukup besar Rp 73 triliun," tegasnya.

Dia juga mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program ini. 

Menurutnya, hal ini dapat menjadi peluang besar bagi UMKM di daerah untuk berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi.

Anan juga keterbatasan ruang fiskal anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025 menjadi tantangan serius. 

Menurutnya, dari total anggaran Rp 3.600 triliun, sekitar Rp 1.000 triliun dialokasikan untuk pembayaran utang. Sisanya harus mencukupi pembiayaan kementerian, lembaga, serta transfer ke daerah.

Program makan siang bergizi Prabowo-Gibran

Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta.