TRIBUNNEWS.com - Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn.) Pol. Susno Duadji, mengapresiasi pencopotan Iptu MI dari jabatan Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), terkait permintaan uang damai dalam kasus guru honorer Supriyani.

Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan.

Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aipda WH, D.

"Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya," kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV, Senin (11/11/2024).

"Ini saja mendukung, bahwa ada kesalahan dalam penyidikan dan sebagainya. Menyatakan Supriyani memang tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka itu (Supriyani) dituntut bebas," imbuh dia.

Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya.

Baca juga: 3 Tuntutan Bupati Konsel pada Supriyani, Bakal Polisikan sang Guru jika Tak Dipenuhi dalam 1x24 Jam

Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Iptu MI sudah menerima uang damai Rp2 juta dari yang diminta sebesar Rp50 juta.

"Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi," jelas Susno.

"Karena terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar Rp2 juta dan sudah diterima, itu korupsi," lanjut dia.

Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana.

Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono.

"Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana."

"Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh," kata Susno.

Tak Hanya Kapolsek Baito yang Dicopot

Dalam perkembangan kasus Supriyani, dua anggota polisi dicopot dari jabatannya buntut permintaan uang damai.

Mereka adalah Iptu MI selaku Kapolsek Baito dan Aipda A selaku Kanit Reskrim Polsek Baito.

Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febry Sam, mengungkapkan keduanya telah ditarik ke Polres setelah dicopot.

"Iya, sudah diganti dan ditarik ke Polres," ujar Febry, Senin, dilansir TribunnewsSultra.com.

Kendati demikian, Febry enggan berkomentar apakah pencopotan keduanya terkait uang damai Supriyani.

Ia hanya mengatakan pencopotan itu untuk meredam keributan di publik karena keduanya terlibat kasus sang guru honorer.

"Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti," ucap Febry.

Baca juga: Sosok Kasi Pidum Kejari Konsel Dinon-aktifkan Buntut Kasus Supriyani, Kini Diperiksa

Sebagai informasi, jabatan Kapolsek Baito saat ini diisi oleh Ipda Komang Budayan Ps sebagai Pelaksana Harian.

Sementara, kursi Kanit Reskrim akan diisi Aiptu Indriyanto.

Supriyani Dituntut Bebas

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Andoolo menuntut bebas guru honorer Supriyani dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya.

Tuntutan tersebut diajukan lewat dua pertimbangan yang disampaikan JPU.

Pertama, aksi Supriyani memukul muridnya, D, dianggap tidak memiliki niat jahat.

"Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetap tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea," ujar JPU, Senin.

Kedua, JPU menganggap tidak ada unsur pidana yang terbukti dalam kasus Supriyani.

Karena itu, JPU menyebut dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum, tidak perlu dibuktikan.

"Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti," kata JPU.

"Maka, dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan," imbuh dia.

Alasa ketiga, lantaran tidak ada hal-hal yang memberatkan Supriyani.

"Hal memberatkan tidak ada," ucap JPU.

Selain itu, JPU juga membacakan empat hal yang meringankan Supriyani dalam kasusnya.

Pertimbangan pertama JPU menuntut bebas Supriyani, lantaran ia dianggap bersikap sopan selama persidangan.

Baca juga: Sebut Ada Kesalahan Prosedur saat Visum Anak Aipda WH, Pengacara Supriyani: Siapa yang Bisa Jamin?

"Terdakwa bersikap sopan selama persidangan," ujar JPU.

Kedua, karena Supriyani sudah mengabdi sebagai guru honorer di SDN 4 Baito selama hampir 16 tahun, yaitu sejak 2009 hingga sekarang.

Pertimbangan keempat adalah sebab Supriyani belum pernah dihukum.

Karena itu, JPU meminta majelis hakim untuk membebaskan Supriyani dari segala tuntutan hukum.

"(JPU) menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum," jelas Ujang.

Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Supriyani dituding memukul anak Aipda WH.

Aipda WH diketahui merupakan Kanit Intelijen Polsek Baito.

Kasus ini kali pertama mencuat di media sosial pada 21 Oktober 2024.

Saat itu, Kapolres Konawe Selatan, Febry Sam Laode, mengaku sudah melakukan mediasi berkali-kali sejak kasus dilaporkan pada April 2024.

Namun, lantaran tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.

Buntut kasus itu, Supriyani pun ditahan dan kini tengah dalam proses sidang.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Kapolsek Ipda MI dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda AM Dicopot, Terlibat Kasus Guru Supriyani

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunnewsSultra.com/Laode Ari/Sugi Hartono)