Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo, mencecar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Johanis Tanak, terkait relevansi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam upaya pemberantasan korupsi.  

Rudianto mengangkat pernyataan kontroversial salah satu pejabat tinggi yang menyebut OTT sebagai tindakan "kampungan."  

Baca juga: Anggota DPR Sebut Tingkat Kepercayaan Rakyat Terhadap KPK di Titik Terendah 

Hal itu disampaikannya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024). 

“Pak Johanis Tanak, sebagai mantan Jaksa, Jaksa senior, ada menarik satu statement pejabat tinggi, saya ndak usah sebut namanya. OTT itu kampungan. Kalau tidak salah pernah saya membaca mendengar itu,” kata Rudianto.

Lebih lanjut, Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi III DPR RI ini bertanya terkait OTT untuk memastikan KPK tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan korupsi. 

Atau justru ingin menggunakan pendekatan lainnya.  

“Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak Johanis Tanak atau seperti apa? Karena begitu banyak orang yang sudah di OTT, begitu banyak orang yang keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jera, ini perlu koreksi saja. Apakah ini masih relevan kondisi ini?” tanya dia.

Rudianto juga menyoroti kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dinilai belum optimal. 

Dia menyarankan agar KPK lebih fokus pada pengembalian kerugian negara dan penyelamatan aset negara. 

“Ataukah misalkan ke depan Pak Johanis Tanak lebih lebih fokus pada pengembalian kerugian negara? Bayangkan kalau kita punya utang negara ribuan triliun, lalu kemudian KPK bekerja untuk penyelamatan-penyelamatan aset negara misalnya, menambah penerimaan negara, sektor SDA (Sumber Daya Alam) yang luar biasa,” tandasnya.

Baca juga: Legislator Demokrat Singgung Capim KPK Ibnu Basuki yang Pernah Larang Peliputan Sidang Kasus e-KTP

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya tidak bagus bahkan ‘kampungan’.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak setuju dengan pernyataan Luhut tersebut. 

Sebab menurutnya, tidak ada yang salah dengan pernyataan dan usulan Luhut terkait OTT KPK. 

Dia menegaskan poin yang perlu ditekankan dari pernyataan Luhut sebenarnya soal penerapan digitalisasi.