TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengungkapkan banyak pihak yang iseng-iseng menyampaikan laporan main-main ke layanan pengaduan Lapor Mas Wapres.

Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08111-704-2207. 

Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi dibuka untuk masyarakat umum, pada Senin (11/11/2024).

Program 'Lapor Mas Wapres' yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi dibuka untuk masyarakat umum, pada Senin (11/11/2024).

Tujuan utama dari layanan ini  memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait pelayanan publik. 

Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat.

Dengan adanya program ini,  setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya bisa mengadu ke Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jalan Kebon Sirih Nomor 14 setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00 hingga 14.00.

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres RI) menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu. Adapun perhari mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan.

Setwapres RI juga memberikan sarana lain untuk warga yang pengin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 081117042207.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama empat hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres.

Laporannya beragam mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kesehatan dan juga ada yang terkait sengketa tanah.

Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah.

Dengan begitu kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat itu berarti juga milik Presiden RI Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, Kementerian/Lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program tersebut.

Pasalnya untuk mengajukan laporan yang masuk akan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program tersebut.

Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program itu maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan.

Penjelasan Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres.

Hasan mengatakan, nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. 

Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti pemerintah.

Lapor Mas Wapres juga mendapat kritik dari sejumlah pihak termasuk dari Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera yang mengingatkan Gibran agar proggram Lapor Mas Wapres agar tak ada tumpang tindih birokrasi.

Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko tersebut baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih.

Mardani menyarankan agar posko aduan dibuat lebih mendetail.

Dia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima, atau kolaborasi dengan pihak terkait.

Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga kepala daerah.

Sehingga, aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik.

Gibran sempat meninjau langsung program baru yang diinisiasinya yakni 'Lapor Mas Wapres' di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Saat Gibran tiba, ada salah satu warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Warga tersebut menangis di hadapan Gibran karena ia merupakan warga kurang mampu, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan pengaduan ke 'Lapor Mas Wapres' atas persoalan yang dihadapinya terkait tanah.

Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Wapres Gibran dibandingkan kantor pemerintah daerah setempat seperti Kantor Kelurahan.

Dirinya mengaku, dengan pelaporan yang dilakukan ke Wapres Gibran, maka persoalannya diyakini bisa segera tuntas.

Pasalnya menurut dia, pelaporan tersebut diinisiasi dan ditindaklanjuti langsung oleh Pemerintah Pusat.

Sehingga dia mengaku, merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wapres ketimbang pejabat daerah.(*)