TRIBUNNEWS.COM, MATARAM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah sampaikan bahwa tugas negara bukan soal membangun rumah, melainkan ekosistem hunian.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan gathering bersama para stakeholder NTB.

Didampingi Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama dengan rombongan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menekankan bahwa sejatinya yang lebih memahami rakyat adalah pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.

Oleh karena itu Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk lakukan desentralisasi data penduduk agar memudahkan pemerintah pusat.

"Mari gotong royong membangun rumah rakyat, kita bekerja cepat namun petanya harus jelas, karena itu pentingnya soal data," imbuh Fahri Hamzah.

Forum yang diselenggarakan oleh Bank BTN bertajuk Ramah Tamah ini turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin.

Pihaknya mendukung atas apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri PKP, dimana data yang valid perlu disediakan agar tepat sasaran.

"Manakala kebijakan yang disusun bagus, namun tidak ada disediakan data yang tidak valid, maka pemerintah akan kesulitan," ujar Hassanudin.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP telah membentuk satgas perumahan, dan hingga kini secara intensif terus berdiskusi dengan para stakeholder. 

Baca juga: Menteri PKP Diberi Arahan Presiden Prabowo Sediakan Rusun Tarif Sewa Murah