TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang ingin menghapus sistem zonasi sekolah.

Tak sependapat dengan pernyataan tersebut, Hetifah menilai kebijakan itu justru mengurangi ketimpangan kualitas sekolah hingga mencegah diskriminasi.

"Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan implementasi, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan kualitas antar sekolah," kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Politisi Partai Golkar itu memandang perlu ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum mengambil keputusan menghapus PPDB zonasi. 

"Mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata dia.

Selain itu, dia menilai perlu ada kajian juga soal dampak zonasi.

"Seperti melakukan evaluasi mendalam terkait dampak positif dan negatif dari sistem zonasi sejak diberlakukan," ucapnya.

Hetifah juga menyebut perlu ada alternatif lain jika memang hendak menghapus PPDB zonasi. 

"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (memperbesar porsi PPDB jalur afirmasi)," ujar dia.

Hetifah mendorong adanya peningkatan kualitas terlebih dulu. Dia menilai, sebab tidak berjalan lancarnya PPDB zonasi karena kualitas pendidikan yang tidak merata.

"Terkait ini, Komisi X mendesak pemerintah mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan," jelasnya.

Baca juga: Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji: Akan Diteruskan atau Kembali ke Sistem Lama

Dia juga mendorong adanya pelibatan sekolah swasta. Peran sekolah swasta dapat menjadi alternatif bagi Siswa di luar zonasi dengan membuka akses pendidikan bagi semua kalangan.

"Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan sekolah swasta untuk merancang kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan atau bantuan operasional, agar sekolah swasta lebih terjangkau bagi masyarakat," tutur dia.

Hetifah pun berharap zonasi tidak seharusnya dihapus tanpa solusi yang baik. Justru, langkah mendesak adalah memastikan kebijakan pendidikan tetap menjunjung prinsip keadilan, aksesibilitas, dan peningkatan mutu pendidikan.