TRIBUNNEWS.COM - Bantuan Sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4 kembali cair.

Adapun bansos PKH merupakan bansos rutin dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan per tiga bulan sekali.

Penyaluran PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun.

Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada Oktober-Desember 2024.

Artinya, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.  

Adapun penyaluran PKH Tahap 4 dilakukan melalui dua cara.

Pertama, langsung ke rekening masing-masing penerima melalui bank Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN atau pengurus PKH.

Kedua, melalui kantor pos.

Merujuk pada mekanisme pencairan tahun sebelumnya, berikut jadwal pencairan PKH 2024.

• Bansos PKH 2024 Tahap 1: Januari-Maret 2024
• Bansos PKH 2024 Tahap 2: April-Juni 2024
• Bansos PKH 2024 Tahap 3: Juli-September 2024
• Bansos PKH 2024 Tahap 4: Oktober-Desember 2024

Baca juga: Mensos Sudah Koordinasi dengan Kemendagri soal Kebijakan Penundaan Bansos Selama Pilkada

Cara Cek Penerima Bansos PKH

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id;
2. Masukkan alamat penerima manfaat; Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan pada kolom yang disediakan;
3. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP;
4. Kemudian, masukkan kode captcha yang tertera di layar pada kolom yang disediakan;
5. Jika tidak jelas huruf kode, klik icon "Reload" untuk mendapatkan kode baru;
6. Tekan tombol "Cari Data";
7. Jika termasuk dalam katogori penerima manfaat, maka Nama Anda akan muncul dalam data.

Diketahui sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto sempat mengusulkan bahwa seluruh bansos dihentikan sementara selama Pilkada.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesetaraan bagi para peserta yang berkontestasi sehingga bansos tidak menjadi objek yang ditunggangi.

Namun kini, Bima Arya menyatakan bahwa bansos yang berasal dari Kementerian Sosial ini tetap cair dan tidak terdampak Pilkada.

Sementara, penundaan pencairan bansos hanya berlaku bagi yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Sudah (ada edarannya), tadi sudah saya tandatangani surat edaran itu. Jadi perlu dipahami bahwa Bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD," kata Bima Arya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

Baca juga: Sulit Diakses Darat, Bantuan Pangan Nasional ke Wilayah 3T Disalurkan Melalui Pesawat Perintis