Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi munculnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai bagian dari diskusi untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak. 

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai wacana ini merupakan dinamika yang wajar pasca-Pilkada 2024.

“Diskusi atau diskursus seputar idealitas Pilkada, usulan di (dipilih) DPRD dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen. Ini kan dinamika pasca Pilkada,” ujar Afif dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru. 

Sebelumnya, diskusi terkait evaluasi Pilkada juga sering muncul, termasuk saat membahas sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup.

Baca juga: Komisi II DPR Tolak Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, Alasan Biaya Mahal Tidak Relevan

“Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami,” ujarnya.

“Sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi sekitar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup,” lanjut dia. 

Afif pun menyinggung revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025.

Menurutnya, revisi ini adalah momentum yang tepat untuk mengakomodasi aspirasi tentang perbaikan sistem pemilu.

"Bagaimana kita semua teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang kita pikirkan ini kemudian terfasilitasi dan terakomodasi dalam revisi undang-undang pemilu," jelas Afif.

"Sehingga apa yang kita idealkan tentang pemilu kita bisa kemudian lebih sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita idealkan," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Baca juga: Komisi II DPR Pertimbangkan Usulan Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ia mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut.

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.

Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura, hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya.

Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut.

Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

"Banyak ketua umum (parpol) ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," tutupnya.