TRIBUNNEWS.COM - Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar dilaksanakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024) malam.

Saat memberikan pidato, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Prabowo mengusulkan agar kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Golkar untuk mendukung wacana tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pemilihan langsung mengeluarkan biaya mahal.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," ujar Prabowo.

Ia menyebut sistem politik dengan pilkada langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.

Bukan hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo memberikan contoh bahwa Malaysia, Singapura, hingga India sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang milih gubernur milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Baca juga: Momen Prabowo Puji hingga Roasting Bahlil di HUT Golkar: Aneh Dia Dipilih Jadi Menteri Investasi

Dengan begitu, sambung Prabowo, anggaran negara bisa digunakan untuk keperluan program lainnya milik pemerintah.

Misalnya, program makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Lebih lanjut, sang mantan Pangkostrad ini menyentil para ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Golkar.

Ia berkelakar mereka bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

"Banyak ketua umum (parpol), ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing." 

"Sekali lagi, saya tidak mau mengajak, kita anti-orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," tuturnya.

Bahlil Lahadalia

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi. 

Hal tersebut membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang. 

Menurutnya, hal itu dirasakan semua partai politik yang mengusung kadernya pada Pilkada Serentak 2024.

"Pemilukada baru selesai, banyak kenangan, cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya, semuanya sama, kok pilkada-nya cost-nya tinggi ya," kata Bahlil dalam pidatonya pada HUT ke-60 Partai Golkar.

Selain itu, setelah pilkada rampung, ada partai atau pasangan calon yang merasa paling bersih.

Mereka menganggap yang lain kotor, bahkan ada yang menyalahkan institusi tertentu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu.

"Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar, itu benar kita semua."

"Hampir sebagian partai politik yang besar, pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu, ini sama-sama tahu cuma ada yang pergi, ada yang baru," lanjutnya.

Ia mempertanyakan, demokrasi macam apa yang diinginkan oleh elite dan masyarakat.

Bahlil mengeklaim, jika demokrasi demikian yang dipertahankan, maka demokrasi tidak memberikan hasil yang bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan?" 

"Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini," ucap Bahlil.

Ia mengungkapkan, dalam kajian Golkar, pilkada sekarang sudah sama seperti pilkades.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau perlunya reformulasi sistem politik Indonesia termasuk pilkada.

"Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada formulasi yang tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita," tandasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Igman/Chaerul)