Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada kadernya agar tidak seenaknya melanggar hukum.

Dia menegaskan tidak ada keistimewaan bagi kadernya yang menyimpang.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

"Saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya Gerindra, jangan kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau? Tidak! Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang gubernurnya, walkot, bupati," kata Prabowo.

Eks Danjen Kopassus itu mengaku pihaknya selalu berpesan kepada seluruh kadernya untuk tidak korupsi.

Bahkan, Prabowo siap menjadi orang pertama yang menindak kadernya yang menyimpang.

"Tanya mereka apa yang saya sampaikan, selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu yang saya sampaikan karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf saya yang pertama yang akan menindak saudara-saudara," jelasnya.

Karenanya, Prabowo mengingatkan semua pihak yang berada din dalam pemerintahan untuk tidak melanggar hukum dan kembali ke jalan yang benar.

"Jadi kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum saudara-saudara. Jadi saya mengimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya, yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti banyaknya laporan pelanggaran, manipulasi hingga penyelundupan dalam tambang ilegal. Termasuk, para pihak yang berupaya mengemplang pajak.

Baca juga: Prabowo Akui Ada Kubu-kubuan di Internal Partai Gerindra: Itu Biasa, Enggak Ada Masalah 

"Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, manipulasi laporan nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya akan kita hentikan," pungkasnya.