TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui pemilihan oleh DPRD.

Usulan ini disampaikan dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Bogor pada Kamis, 12 Desember 2024.

Prabowo beralasan bahwa biaya pelaksanaan pilkada saat ini sangat tinggi, mencapai triliunan rupiah.

Ia juga mengacu pada sistem pemilihan di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dianggap lebih efisien.

Reaksi dari Para Tokoh

Mahfud MD Dukung

Pakar hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyambut positif usulan Prabowo.

Ia menekankan pentingnya evaluasi lebih lanjut mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak," ujar Mahfud usai seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman pada Jumat, 13 Desember 2024.

Ia mengakui bahwa pemilihan kepala daerah saat ini tidak hanya mahal, tetapi juga dianggap "Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak,".

Mahfud juga mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui pada tahun 2014, namun dicabut hanya dua hari setelahnya.

"Kalau sekarang mau didiskusikan lagi ya diskusikan saja," tambahnya.

KPU Nilai Bukan Wacana Baru

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah hal baru.

"Ini kan dinamika pasca Pilkada," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Afif menegaskan bahwa diskusi mengenai evaluasi Pilkada sering muncul, termasuk saat membahas sistem pemilu proporsional.

Menteri Hukum: Layak Dipertimbangkan

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas juga mendukung wacana ini.

Ia menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak berarti menghilangkan unsur demokratis.

"Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ganjar Pranowo Berikan Pandangan

Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi usulan Prabowo dengan sikap terbuka.

Ia menyatakan bahwa sistem pemilihan apapun yang diterapkan akan berujung pada hasil yang buruk jika pemangku kepentingan tidak mengikuti aturan.

"Saran saya semua wajib membaca naskah akademis terkait UU Pilkada langsung dan risalah pembahasannya di DPR. Agar sistem makin mapan, tidak bolak-balik," jelasnya.

Ganjar menekankan pentingnya perbaikan komitmen dari semua pihak agar Pilkada dapat berjalan dengan baik.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).