TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) antara dua politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK) selaku petahana tiga periode dan Agung Laksono, memunculkan sejumlah persoalan di dalam organisasi kemanusiaan tersebut.

Salah satunya, soal rencana bisnis pengelolaan plasma darah yang disebut bernilai triliunan rupiah. Bisnis itulah yang diduga menjadi salah satu penyebab konflik. 

Ketua PMI Jakarta Utara Rijal Kobar menuturkan, sebenarnya tidak ada yang mengetahui soal bisnis plasma darah di PMI. Bahkan, PMI kota dan kabupaten tidak mengetahui hal tersebut. 

"Soal bisnis plasma darah ini malah dari kubu Sudirman Said yang mengungkap. Entah apakah mau mempertahankan bisnis itu," ujar Rijal Kobar dalam keterangan pers, Minggu (15/12/2024).

Rijal mengatakan, terkait bisnis plasma darah di PMI ini justru muncul dalam podcast salah satu akun Youtube yang mengundang Sekjen PMI 2019-2024 Sudirman Said sebagai narasumber.

"Mereka mungkin merasa ada yang ingin merebut. Kalau tidak salah di akun Hersubeno Point munculnya, disebut nilainya triliunan rupiah" jelasnya. 

Menurutnya, soal bisnis plasma darah sebagai Ketua PMI Jakarta Utara justru minim informasi. Sepertinya itu soal darah yang kedaluarsa, bukan darah yang masih layak didonorkan.

"Ini saya sama sekali tidak tahu ya, lihat aja di akun kubu mantan Sekjen PMI Sudirman Said. Ada kok," ungkapnya. 

Yang pasti, lanjut Rijal, PMI membutuhkan regenerasi karena Jusuf Kalla sudah tiga periode menjadi Ketua Umum PMI. Dampak dari terlalu lama memimpin PMI membuat orang sekeliling pimpinan bisa melakukan hal tidak baik.

Baca juga: Idrus Marham Semprot Senior Golkar JK dan Agung Laksono Rebutan Ketum PMI: Tidak Patut Dicontoh

"Dulu pada 2009 AD/ART PMI membatasi kepemimpinan dua periode. Setelah Jusuf Kalla memimpin, AD/ART itu dihilangkan. Sudirman Said ini Sekjen PMI dalam kepemimpinan Jusuf Kalla di PMI," ujarmya. 

Menurutnya, bila terdapat orang yang berkeinginan menjadi calon tunggal dan aklamasi tentunya akan membuat semua orang menjadi salah.

Baca juga: Agung Laksono Serahkan Kisruh Perebutan Ketua Umum PMI Dengan Jusuf Kalla Kepada Pemerintah

"Inilah yang terjadi di PMI, saya hanya ingin menjalankan konstitusi AD/ART PMI dengan baik. Serta regenerasi kepemimpinan demi berjalannya misi kemanusiaan yang lebih baik," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait.