Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perdana praperadilan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita yang mestinya digelar hari ini harus ditunda hingga tahun depan.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak termohon mengajukan permintaan penundaan sidang.

Melalui surat, pihak KPK meminta penundaan sidang hingga satu pekan untuk menyiapkan berkas dan tanggapan. KPK sendiri tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan Mbak Ita ini.

Namun, Hakim Jan kemudian menawarkan kepada kuasa hukum Mbak Ita yang hadir di ruang sidang PN Jaksel, yakni Agus Nurudin, opsi terkait jadwal penundaan sidang.

Hakim menawarkan apakah sidang dilanjut pada 23 Desember 2024 atau 6 Januari 2025.

"Jadi mau 23 Desember atau setelah tahun baru tanggal 6 [Januari 2025]?" tanya Hakim Jan kepada Agus di ruang sidang PN Jaksel, Senin (16/12/2024).

"Setelah tahun baru saja, Yang Mulia," jawab Agus.

"Oke, tanggal 6 Januari ya," lanjut hakim.

Diberitakan, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK.

Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024.

"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," tulis klasifikasi perkara yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

KPK sedang membuka penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.

Terdapat empat orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Berdasarkan sumber Tribunnews.com yang mengetahui penanganan kasus ini, mereka adalah eks Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita; suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri; Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar.

Dalam proses penyidikan berjalan, setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah digeledah KPK sejak 17–25 Juli 2024 untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. 

Mulai dari dokumen APBD 2023–2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah yang berjumlah Rp 1 miliar dan euro berjumlah 9.650.