TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Resminya pemecatan dari DPP PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) digadang bakal berdampak negatif terhadap citra dari ayah kandung Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga, pemecatan dari partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri bisa membuat citra Jokowi rusak.

Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader itu disebut karena telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum, yang bukan kewenangannya," kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa (17/12/2024).

Dirinya bahkan menyatakan kalau tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tersebut tentu akan merugikan Jokowi.

Pasalnya, ada satu alasan besar lain yakni Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. 

"Tuduhan semacam ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai," ujar dia.

Keputusan dari PDIP itu diyakini Jamiluddin, akan menjadi catatan penting bagi partai politik lain yang nantinya akan menerima Jokowi.

Sebab, setiap partai kata dia, pasti memiliki ketentuan yang harus ditaati oleh setiap kadernya dengan loyal.

"Kiranya hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya," ujar Jamiluddin.

Baca juga: Jokowi Santai Usai Dipecat PDIP, Pamer Main Bareng Cucu hingga Makan Sate

Atas hal itu, dasar pemecatan Jokowi dari PDIP itu dinilai Jamiluddin akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. 

Terlebih jika harus menempatkan mantan Wali Kota Solo itu di posisi strategis.

"Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya," tandas Jamiluddin.

Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) sejak hari ini, Senin 16 Desember 2024.