Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Pilkada Harus Tetap Melalui Pemilihan Langsung, DPRD Bukan Pemilik Kedaulatan Rakyat

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing tidak sepakat dengan wacana pemilihan kepala daerah, kembali dipilih DPRD.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Pengamat: Pilkada Harus Tetap Melalui Pemilihan Langsung, DPRD Bukan Pemilik Kedaulatan Rakyat
IST
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing tidak sepakat dengan wacana pemilihan kepala daerah, kembali dipilih DPRD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons wacana pemilihan kepala daerah, kembali dipilih DPRD.

Ia tidak sependapat dengan usulan tersebut, sehingga menurutnya sistem pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah harus tetap dipertahankan.

Baca juga: Kepala Daerah Dipilih DPRD, Eks Komisioner KPU: Potensi Ladang Politik Transaksional dan Sapi Perah

"Pilkada harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini," kata Emrus kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Emrus beralasan bahwa DPRD bukan pemilik kedaulatan rakyat.

Sebab kedaulatan rakyat itu berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.

"Bukan melalui DPRD. Sebab, DPR RI dan DPRD bukan pemilik kedaulatan (rakyat)," ucapnya.

Berita Rekomendasi

"Demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama-sama rakyat," imbuhnya.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. 

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

Baca juga: Sekjen PAN Dukung Gagasan Presiden Prabowo Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas