TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, yakin dalang dari aksi bredel pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan dari Presiden Prabowo.

Deddy lantas menyinggung nama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, supaya tak mengaitkan pembredelan ini dengan pemerintahan saat ini.

"Saya ingin sampaikan kepada Pak Fadli Zon, ketika mereka kalah Pemilu 2014, dia bikin puisi yang menyerang-menghina Pak Jokowi, adakah dibredel? Adakah dibatasi? Enggak," ucapnya di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (22/12/2024). 

"Jadi saya minta Pak Fadli Zon jangan melempar kotoran ini kepada pemerintah yang sekarang, kepada Pak Prabowo sehingga kesannya Pak Prabowo lah yang meminta pemberangusan ini. Saya yakin tidak," imbuhnya.

Deddy mengaku belum pernah mendengar Prabowo sebagai sosok yang anti-karya seni. Ia juga menyebut, Prabowo sebagai pecinta seni.

"Jadi yang meminta bredel-membredel ini menurut saya adalah mantan dan para komparadornya. Gak ada, saya gak percaya bahwa ini permintaan Pak Prabowo." 

"Ini pasti pemerintahan mereka yang tersinggung, siapa yang tersinggung silakan diartikan sendiri," ungkapnya.

Deddy menambahkan, saat ini Presiden Prabowo sedang berusaha membangun citra Indonesia di dunia internasional.

Jadi, munculnya kasus pembredelan justru akan merugikan sang Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kalau sampai beliau ke luar negeri terus ada cerita kayak begini kan beliau bisa dianggap tidak demokratis dan itu merugikan bagi Pak Prabowo." 

"Jadi pada Pak Fadli Zon dan Giring tolong hati-hati ya apalagi dua-dua ini kan seniman. Fadli suka nulis puisi, Giring suka nyanyi ya masa otaknya kayak begini, kayak Orde Baru," ujarnya.

Baca juga: Bonnie Triyana Yakin Presiden Prabowo Tidak Akan Perintahkan Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto

Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, tak ada penutupan paksa Pameran Tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional.

"Tidak ada pembungkaman, tidak ada beredel. Kita ini mendukung kebebasan ekspresi," ujar Fadli Zon saat ditemui media dalam pembukaan pameran 130 Tahun Pithecanthropus Erectus di Museum Nasional, Jakarta Pusat, dilansir Kompas.com, Jumat (20/12/2024) malam.

Ia menyebut, alasan penundaan Pameran Tunggal Yos Suprapto adalah ketidaksesuaian tema dengan lukisan yang dipamerkan. 

Yos disebut memasang sendiri lukisan di pamerannya yang sebenarnya tidak disetujui oleh kurator.

"Beberapa lukisan itu, saya kira, menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema," terangnya.

"Ada tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian, ada juga yang telanjang, itu tidak pantas." 

"Telanjang dengan memakai topi yang mempunyai identitas budaya tertentu," lanjut Fadli Zon. 

Ia berujar, penggambaran objek bertopi Raja Jawa atau Raja Mataram bisa memicu ketersinggungan dan masuk kategori SARA.

Sebelumnya, Pameran Tunggal Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” dijadwalkan berlangsung selama satu bulan pada 19 Desember 2024-19 Januari 2025. 

Namun, baru sehari dibuka, Galeri Nasional justru mengumumkan penundaan pameran ini karena persoalan kurasi. 

"Di dalam pameran itu, yang berkuasa sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya untuk memilih tema tentang kedaulatan pangan," kata Fadli Zon. 

"Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tetapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain," pungkasnya.

Respons Yos Suprapto

Yos Suprapto menegaskan, lukisannya yang seharusnya dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta adalah bentuk fakta objektif.

Melalui lukisannya itu, Yos ingin menggambarkan kondisi sosial dan budaya saat ini.

Hal itu disampaikan Yos untuk menanggapi pernyataan Fadli Zon yang menyebut lukisannya bermuatan politik.

"Itu adalah fakta objektif yang saya rangkum untuk menggambarkan kondisi sosial dan budaya saat ini," kata Yos dalam konferensi persnya di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Lebih lanjut, Yos menegaskan, dirinya adalah anggota masyarakat dan seorang seniman.

Yos juga menyebut, dirinya adalah saksi sejarah sehingga ia tuangkan kesaksiannya itu dalam karya seni.

Ia menegaskan, lukisannya adalah sebuah karya seni, bukan ungkapan politik.

"Saya adalah anggota masyarakat hari ini, saya seniman adalah saksi sejarah."

"Dan saya bisa menyaksikan kesaksian saya tadi dalam bentuk karya seni. Jadi itu karya seni, bukan ungkapan politik," kata Yos.

Yos menambahkan, jika Fadli Zon menilai lukisannya itu adalah ungkapan politik, menurutnya yang bersangkutan tak paham akan bahasa seni dan budaya.

Oleh karena itu, Yos menilai, lebih baik Fadli Zon tidak perlu menjadi Menteri Kebudayaan jika ia tak paham akan bahasa seni dan budaya.

"Kalau Fadli Zon mengungkapkan bahwa itu ungkapan politik yang tendensius berarti dia tidak paham dengan bahasa seni atau bahasa budaya."

"Lebih baik dia tidak jadi, tidak perlu jadi Menteri Kebudayaan," ungkap Yos.

(Tribunnews.com/Deni/Faryyanida)