Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kardinal Suharyo Bicara Soal Korupsi, Politik Busuk Hingga Kenaikan PPN

Kardinal Indonesia Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo bicara soal korupsi, politik busuk hingga kenaikan PPN 12%.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Kardinal Suharyo Bicara Soal Korupsi, Politik Busuk Hingga Kenaikan PPN
Tribunnews.com/Gita Irawan
Kardinal Indonesia sekaligus Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo (tengah) saat Konferensi Pers Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Rabu (25/12/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kardinal Indonesia sekaligus Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo menanggapi sejumlah pertanyaan wartawan terkait maraknya korupsi hingga kenaikan PPN 12 persen saat sesi konferensi pers Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Menurut Suharyo, korupsi, secara konsep terjadi karena manusia mengingkari jati dirinya yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan.

Sehingga macam-macam kepentingan melunturkan jati diri yang paling dasar itu.

Bila dilihat secara konkret, lanjutnya, korupsi adalah suatu realitas yang sangat kompleks.

Baca juga: Momen Natal 2024, Owena Mayang Sari Rangkul Seluruh Partai Politik dan Ajak Masyarakat Bersatu

Ia mencontohkan terkait budaya.

Diingkari seperti apapun, masyarakat Indonesia budayanya adalah budaya feodal.

Berita Rekomendasi

Ketika seseorang hidup sadar atau tidak sadar dalam situasi feodal, maka seseorang itu akan berpikir mengenai gengsi dan kedudukan. 

Hal itu karena di dalam masyarakat feodal yang paling dicari adalah kedudukan, status sosial, gengsi, dan sebagainya. 

Menurut Suharyo, bila orientasi hidupnya seperti itu, maka segala macam cara dicari untuk mencapai yang dicari itu entah itu kekuasaan, gengsi, dan itu semua butuh uang.

Menurutnya, hal itulah yang kemudian memunculkan korupsi.

Kedua, ia mencontohkan sistem tata kelola negara.

"Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi malah dijadikan alat untuk 'mematikan' orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara," ungkap dia.

Baca juga: Panitia Natal Gereja Katedral Siapkan Operet Hingga 500 Bingkisan Anak saat Misa Keluarga Hari Ini

Gereja sendiri, menurutnya adalah hal yang kompleks.

Gereja, kata dia, bukan hierarki, melainkan umat. 

"Maka harapannya, kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral, yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu," kata dia.

"Maka yang diusahakan gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta adalah membuat lembaga gereja itu transparan sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri oleh umat sendiri itu sejauh mungkin dicegah," sambung dia.

Dengan demikian, ia berharap gereja sungguh menjadi lembaga yang tepercaya. 

Sehingga, ketika di masyarakat tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, maka ia berharap hal itu jangan pernah terjadi di gereja. 

"Sehingga gereja bisa menjadi komunitas kontras. Di gereja jangan sampai terjadi korupsi," ungkapnya.

Menanggapi kebijakan naiknya PPN dan situasi ekonomi yang diramalkan sulit tahun depan, Suharyo menyatakan secara pribadi berusaha untuk mengikuti diskusi mengenai hal-hal itu baik itu melalui televisi, koran, maupun studi bersama.

Akan tetapi menurutnya ramalan-ramalan itu tidak selalu bisa dipastikan.

Oleh karena itu bagi dia, hal yang paling penting adalah kita ikuti perkembangan zaman yang tidak bisa dipastikan itu.

"Mengenai PPN, pasti nanti yang memiliki keahlian di bidang itu tidak akan berhenti berdiskusi. Hanya tentu, kalau pemerintah sudah memutuskan, tidak bisa lain kan, kecuali ikut di dalam arus itu dengan kritis," kata Suharyo.

"Artinya, tidak ya sudahlah pemerintah mau apa kita ikut, tidak. Tetapi kritis terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul karena keputusan itu. Dan kita belum tahu apa yang akan timbul dari masalah itu. Tentu yang namanya hidup sederhana itu harus terus dijaga," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas