TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 diharapkan dapat menunjang berbagai program strategis yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan bahwa program-program tersebut selaras dengan visi PDI Perjuangan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendorong terciptanya layanan kesehatan yang inklusif.

“PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Minggu (29/12/2024).

Said menambahkan bahwa kenaikan PPN ini diarahkan untuk mendanai berbagai program strategis yang berbasis pada anggaran negara. Beberapa program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang lengkap di berbagai daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa.

Said juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah. Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih luas, tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin. Said menegaskan bahwa program tersebut harus dijalankan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelasnya.

Said juga menyoroti pentingnya subsidi untuk transportasi umum, khususnya moda transportasi massal di wilayah perkotaan besar. Selain itu, ia menyarankan subsidi perumahan bagi kelompok menengah bawah, terutama untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.

Dalam bidang pendidikan, Said mengusulkan peningkatan bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga kelas menengah.

Ia juga meminta pemerintah untuk mengadakan operasi pasar secara rutin, setidaknya setiap dua bulan, demi menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan menekan inflasi. Selain itu, Said mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari yang sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.

Said menekankan perlunya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok terdampak, sehingga mereka dapat beralih ke sektor-sektor yang lebih potensial dan kompetitif. Ia juga menyerukan pemerintah untuk memastikan target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai pada tahun 2025, dengan menurunkan angkanya dari 0,83 persen menjadi nol persen. Selain itu, Said mendorong percepatan penurunan angka stunting menjadi di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen.

“Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus berupa paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah 1 persen, atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja. Barang-barang pokok yang tetap dikenakan tarif 11 persen di antaranya MinyaKita, tepung terigu, dan gula industri.

Stimulus lainnya yang diberikan adalah bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan. Serta untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, daya listrik yang terpasang di bawah atau sampai 2200 volt ampere (VA) diberikan biaya diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan.

Baca juga: SBY Beri Saran ke Prabowo soal PPN 12 Persen, Demokrat: Tidak Dalam Posisi Setuju atau Tak Setuju

Kemudian stimulus bagi kelas menengah di antaranya PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar atas Rp 2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen diperpanjang kembali. 

Adapun insentif ini berlaku pada Januari hingga Juni 2025, dan diskon sebesar 50 persen untuk Juli hingga Desember 2025. Selanjutnya, PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif.

Airlangga menjelaskan, insentif ini berlaku bagi kendaraan motor berbasis baterai atau electric vehicle (EV) atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) berupa PPN DTP 10 persen KLBB Completely Knock Down (CKD), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) DTP 15 persen KLBB impor Completely Built Up (CBU) dan CKD, BM 0 persen KLBB CBU, serta bagi kendaraan bermotor hybrid, berupa PPnBM DTP 3 persen.