Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli angkat bicara atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

Menurutnya bantahan tersebut jadi tertawaan, karena publik bisa menilai dari bukti-bukti yang sudah ada. 

"Bantahan Jokowi soal tidak ada permintaan 3 periode jadi bahan tertawaan publik. Karena publik sangat mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi," kata Guntur Romli, Selasa (31/12/2024). 

Dan Jokowi sendiri, dikatakannya tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode menjabat presiden.

Bahkan disebut-disebut menjadi 'orang titipan Jokowi' pada kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini.

Guntur lalu menerangkan wacana tiga periode pernah disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan PSI. 

"Serta oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian. Kemudian melalui Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok Musra yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode," terangnya. 

Tak hanya itu, dikatakan Guntur wacana tersebut juga digaungkan deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi.

"Kedua pernyataan Jokowi bahwa orang-orang meminta 3 Periode seperti menampar dan menjerumuskan dia (akhir tahun 2019) hanya drama politik belaka yang menjadi tertawaan publik. Karena orang-orang itu sampai akhir periode Jokowi tetap menjadi orang-orang terdekat Jokowi bahkan disebut-sebut orang titipan Jokowi di kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini," jelasnya. 

Ia melanjutkan tidak adanya teguran dan sanksi dari Jokowi kepada mereka menunjukkan hal tersebut. Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka. 

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh," ungkapnya. 

Selanjutnya kata Guntur ada peran besar 'Orang Istana' dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan dengan alasan yang mengada-ada.

"Seperti Pandemi Covid 19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945 hingga Sidang Istimewa MPR. Pada akhirnya sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan sikap pura-pura antipati atau penolakan pada wacana 3 periode dengan berdalih 'ini negara demokrasi, suara dan aspirasi rakyat,'" kata Guntur.