TRIBUNNEWS.COM - PDIP menanggapi bantahan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang membantah meminta perpanjangan masa jabatan tiga periode.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli menuturkan bantahan Jokowi itu menjadi bahan tertawaan publik.

Menurutnya, publik sudah mengetahui bahwa orang di lingkaran Jokowi-lah yang menginisiasi dan menggaungkan agar mantan Wali Kota Solo itu menjadi Presiden RI tiga periode.

"Bantahan Jokowi soal tidak ada permintaan tiga periode (jabatan presiden) seperti yang dikutip banyak media, jadi bahan tertawaan publik karena publik sangat mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan, seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi," kata Guntur dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

Guntur pun membeberkan orang di lingkaran Jokowi yang turut menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode seperti mantan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Selain itu, para menteri di era kepemimpinan Jokowi seperti mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Disuarakannya perpanjangan masa jabatan tiga periode itu, kata Guntur, juga dilakukan oleh relawan Jokowi.

"Kemudian melalui organ relawan seperti Projo dengan acara berkedok 'Musra' yang awalnya berniat mencari 'penerus Jokowi' tapi kemudian meneriakkan Jokowi tiga periode."

"Juga deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung tiga periode dalam acara yang dihadiri Jokowi," katanya.

Baca juga: Bantah Isu Minta Jabatan 3 Periode, Jokowi: Tanya Saja ke Bu Mega

Guntur mengungkapkan deretan deklarasi tersebut justru sekaligus membantah pernyataan Jokowi yang tidak pernah meminta masa perpanjangan masa jabatan presiden.

Pasalnya, sambung Guntur, Jokowi tidak pernah memberikan teguran atau sanksi bagi orang yang di lingkarannya setelah menggaungkan hal tersebut.

"Dan Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode Jokowi. Bahkan disebut-ebut menjadi 'orang titipan Jokowi' pada kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini," jelasnya.

Guntur juga menganggap pernyataan Jokowi bahwa orang yang meminta perpanjangan masa jabatan presiden telah 'menampar dan menjerumuskan dirinya' hanyalah drama politik semata.

Lagi-lagi, hal itu dibuktikan dengan Jokowi tidak memberikan sanksi kepada orang yang menyuarakan wacana tersebut.

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan."

"Pura-pura mengingkari padahal dia (Jokowi) sendiri yang menyuruh," jelasnya.

Selanjutnya, Guntur menilai bantahan Jokowi tidak terbukti ketika menurutnya ada peran 'orang Istana' yang turut mengorkestrasi wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dengan alasan yang tidak masuk akal seperti akibat pandemi Covid-19 hingga survei kepuasan publik yang tinggi terhadap eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Lebih lanjut, Guntur meminta agar Jokowi tidak membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam bantahannya tersebut.

Hal tersebut lantaran Megawati sudah menolak dengan tegas wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut.

Guntur mengingatkan Jokowi bahwa Megawati menolak wacana itu saat menjadi narasumber di tiga acara berbeda.

"Penolakan itu ditegaskan kembali oleh Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri pada tiga kesempatan: pertama, ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2023, kedua, saat talkshow bersama Rosi di Kompas TV (8 Februari 2024) dan ketiga, dalam acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra (5 Agustus 2024)," jelasnya.

Jokowi Minta Tanya Megawati soal Minta Jabatan Presiden 3 Periode

Sebelumnya, Jokowi membantah isu dirinya meminta perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Dilansir Tribun Solo, Jokowi menyebut kabar ini adalah framing jahat yang diarahkan kepadanya.

“Ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapa pun,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

Jokowi bahkan meminta awak media untuk menanyakan hal ini secara langsung kepada petinggi PDI Perjuangan (PDIP).

Termasuk kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

“Tanyakan saja ke Ibu Mega. Atau tanyakan saja ke Mbak Puan,” jelasnya.

Jokowi mengaku tak pernah mengutus siapa pun untuk melakukan lobi demi memuluskan wacana perpanjangan masa jabatan saat dirinya menjadi presiden.

“Atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi dan Gibran Respons Hasto Kristiyanto PDIP Jadi Tersangka KPK, Wapres Sebut Tak Ada Kaitan

Menurutnya, isu itu adalah bentuk tuduhan yang tak berdasar.

“Nggak pernah ada. Jangan menjadi framing jahat seperti itu,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah kabar ini merugikan baginya, Jokowi tak menganggap demikian. Ia mengaku tak merasakan dampak apa pun.

“Biasa,” ucap eks Wali Kota Solo ini.

Lebih lanjut, Jokowi mengaku siap apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan mengenai kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Kasus ini berkaitan dengan tindakan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku.

“Ya enggak apa-apa (Hasto mengeluarkan video). Ya diberi keterangan,” jelasnya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Solo dengan judul "Di Solo, Jokowi Jawab Soal Isu Dirinya Minta 3 Periode, Sebut Itu Framing Jahat"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)