Lebih lanjut Jokowi pun menyebut soal banyaknya framing yang merugikan dirinya hingga adanya tuduhan-tuduhan tanpa adanya bukti yang jelas.

"Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat."

"Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan," ungkap Jokowi.

Ketika ditanya apakah masuknya Jokowi dalam daftar Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP ini sarat muatan politik, Jokowi hanya meminta untuk menanyakan langsung  kepada OCCRP.

Jokowi menilai, framing jahat atau tuduhan jahat yang ditujukan pada dirinya ini bisa menggunakan partai atau ormas sebagai kendaraan untuk menuduhnya.

"Ya ditanyakan aja, tanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah."

"Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," jelas Jokowi.

Baca juga: Golkar Soroti Laporan OCCRP yang Sebut Jokowi Pemimpin Korup, Dinilai Sebuah Propaganda

Penilaian OCCRP Terhadap Jokowi Perlu Pembuktian Data Akurat

Akademisi dari Universitas 17 Agustus, Fernando Emas, menanggapi laporan yang menempatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar nominasi Presiden terkorup versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Klaim tersebut, kata Fernando, tidak cukup hanya berdasar pada pembaca website OCCRP. 

Menurutnya, perlu pembuktian dengan data yang akurat serta valid agar dapat diterima secara obyektif.

Fernando mengungkapkan keprihatinannya terkait cara OCCRP menyusun penilaian terhadap Jokowi.

"Kalau hanya berdasarkan pada pembaca website OCCRP, tentu akurasi dan datanya patut dipertanyakan. Penilaian semacam ini sangat tendensius dan tidak ilmiah," ujar Fernando melalui keterangan tertulis, Kamis (2/12/2025).

Baca juga: Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah?

Menurutnya, laporan yang dibuat tanpa data yang jelas dan valid justru merugikan nama baik Presiden RI ke-7 dan citra Indonesia di kancah internasional.

Dia juga menekankan bahwa penempatan nama Jokowi dalam nominasi tersebut berpotensi menjadi alat politik bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi.