Presidential Threshold

Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Tayang: Kamis, 2 Januari 2025 19:10 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Muhamad Deni Setiawan

Editor: Suci BangunDS

Baca Selanjutnya: Sebut Komunikasi Istana Membaik, Peneliti BRIN Minta Bakom RI Tak Lagi Pasif

✖

Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Tribunnews.com/Danang Triatmojo

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sejumlah putusan perkara uji materiil citra diri peserta pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya

Terakhir, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggara pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

“Telah ternyata ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil,” kata Saldi.

(Tribunnews.com/Deni/Danang)