TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dan pesantren akan dimulai, Senin (6/1/2025) besok.

Dalam penerapannya, program ini kabarnya akan melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasional di seluruh Indonesia.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan kepada awak media, Minggu (5/1/2025).

Dalam data yang dibagikan Badan Gizi Nasional RI, wilayah SPPG atau dapur operasional itu telah tersebar di beberapa wilayah mulai dari Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Banten, Bali, hingga Gorontalo.

Kemudian ada juga beberapa titik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Baca juga: Kemenag Terbitkan Panduan Makan Bergizi Gratis di Pesantren: Dilarang Mencaci Makanan dan Wajib Doa

Selanjutnya, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat serta Sumatera Utara.

Dalam data tersebut, setiap SPPG atau dapur operasional di setiap Provinsi itu akan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, nantinya dapur-dapur tersebut akan beroperasi secara bertahap.

"Sedang dipersiapkan agar bertahap dapat dimulai besok," ujar Dadan.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Lusa, Prabowo Ingin Bahan Baku Makanan Tak Impor

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar menggunakan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dalam negeri, dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025)

"Jadi arahan Presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi.

Budi merinci pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

"Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," kata Budi.

"Itu termasuk koperasi telur berapa; koperasi sayur; beras; koperasi ikan, dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila hingga melon.

Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20 persen dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

"Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelas Budi.