TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Irwan Fecho, memberikan apresiasi terhadap peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin, 6 Januari 2025, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh pelajar dan ibu hamil di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang optimal, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Irwan menilai program tersebut sangat cepat terlaksana, bahkan sebelum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat masa depan generasi bangsa dengan memberikan gizi yang tepat, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan.

Baca juga: Pantau Makan Bergizi Gratis di 2 Sekolah, Menko Polkam: Anak-anak Menyampaikan Rasanya Enak

"Ini adalah investasi yang sangat mulia terkait komitmen Presiden Prabowo pada kemanusiaan, yaitu memastikan rakyat Indonesia, terutama masa depan generasi bangsa, dapat tumbuh menjadi insan cerdas, sehat, dan kompetitif," kata Irwan kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Dalam program ini, Presiden Prabowo juga menekankan target distribusi untuk 3 juta orang pada periode Januari-Maret 2025.

Irwan menambahkan Kementerian Transmigrasi, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pengelolaan kawasan transmigrasi sangat berkomitmen mendukung program ini.

Irwan menjelaskan bahwa Kementrans memiliki peran strategis, terutama karena kawasan transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung ketahanan pangan, termasuk lahan pertanian yang subur.

Irwan juga menambahkan, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman sudah road show dengan banyak kementerian dan berencana melakukan kerja sama lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan, dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas bahan pangan dalam program MBG.

Kerja sama ini, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan bahan pokok yang digunakan dalam program ini berasal dari dalam negeri, mendukung petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Kami juga siap mendukung program ini, karena di kawasan transmigrasi terdapat banyak potensi unggulan, seperti padi, komoditas pangan lainnya, serta peternakan dan perikanan yang bisa mendukung ketahanan pangan nasional," jelas anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Contohnya, di Merauke, Kementan telah merencanakan optimasi lahan hingga 45 ribu hektare dan 30 ribu hektare nya ada di dalam kawasan transmigrasi Salor. Dengan adanya lahan dan sumber daya manusia yang berpengalaman, Irwan berharap program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Ke depannya, Kementrans juga berharap bisa terus mendorong peningkatan produktivitas di kawasan transmigrasi, untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

"Kami ingin agar kawasan transmigrasi tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga dapat surplus dan mendukung ketahanan pangan di luar kawasan transmigrasi," tambah Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur tersebut.

Dengan dukungan Kementerian Transmigrasi, diharapkan program MBG dapat mencapai tujuan yang lebih besar. 

"Yakni menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan," pungkasnya.

Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. 

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. 

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.