Hasto Kristiyanto diduga turut terlibat perkara suap dalam permasalahan Harun Masiku.

Ia juga diduga juga menghalang-halangi negara dalam memeriksa Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron.

KPK bahkan telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Selain itu, penggeledahan di dua rumah milik Hasto Kristiyanto juga telah dilakukan KPK.

Belakangan, PDIP menduga bahwa kasus Hasto Kristiyanto bukan murni persoalan hukum, akan tetapi berbau politis.

Dugaan ini menguat setelah politis pecatan PDIP, Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari kursi Ketua Umum.

Apalagi permintaan itu disampaikan setelah Effendi Simbolon bertemu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai pertemuan dua pecatan PDIP itu pasti membahas upaya untuk mengacak-acak partai.

Guntur menduga pertemuan tersebut membuat Effendi mengutarakan ide agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya.

"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu (permintaan Megawati mundur) hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli kepada wartawan, Kamis, dilansir Kompas.com.

Ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur mengonfirmasi dugaan bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengacak-acak PDIP.

"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember, ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," ujar Guntur.

Oleh sebab itu, PDIP menilai kasus korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dibuat untuk menekan Megawati agar mundur dari Ketua Umum PDIP. 

(Tribunnews.com/Galuh widya Wardani/Ilham Rian Pratama)(Kompas.com)