TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki atensi khusus mengenai data sosial dan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah.

Prabowo, kata Gus Ipul, meminta data-data yang dikelola oleh kementerian lembaga yang terpisah untuk diintegrasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: Gus Ipul Ungkap Sosok Asli Presiden Prabowo: Tidak Galak dan Terbuka untuk Diskusi

Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Ipul dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (10/1/2024).

"Sesuai arahan Presiden juga. Jadi Presiden mengarahkan agar data-data di Kementerian dan lembaga itu dikonsolidasikan. Yang diberi tugas adalah BPS," ujar Gus Ipul.

Baca juga: Gus Ipul Sebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Akan Jadi yang Pertama di Bawah Kepemimpinan Prabowo

"Selama ini kan Kemensos punya, Bappenas punya, kemudian Kementerian Pemberdayaan juga punya gitu kan. Punya sendiri-sendiri, kemudian PLN punya. Maka ini dikonsolidasi untuk BPS," tambah Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, selama ini banyak pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, namun malah tidak mendapatkan.

Di lain sisi, ada pihak yang tidak berhak mendapatkan bansos , malah mendapatkannya.

Sehingga Prabowo menginstruksikan agar kementerian dan lembaga mengintegrasikan data ini agar akurat dan tepat sasaran.

"Itu juga menjadi perhatian Presiden dari awal. Presiden pesan kepada kami itu tolong perbaiki data. Kalau datanya tidak akurat itu program kita gagal," tuturnya.

Data terpadu tersebut, kata Gus Ipul, bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Dirinya mengatakan data ini akan diluncurkan pada Januari atau Februari 2025.

Gus Ipul menjamin data ini akan lebig akurat dibandingkan data-data sebelumnya yang dikelola oleh lembaga Pemerintah.

"Data ini akan mencakup seluruh data penduduk Indonesia. Nanti akan tergambar juga di situ, ada desil satu, desil dua gitu. Nah, jadi lebih lengkap gitu. Kemudian menjadi referensi bagi semua kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah," tuturnya.

Baca juga: Mensos Gus Ipul: Belum Ada Bansos Khusus untuk Masyarakat Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen

Selain itu, Gus ipul mengatakan data ini akan bersifat dinamis. Masyarakat bisa mengawasi penerima bansos secara aktif.