TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyindir pihak yang meminta partai yang dipimpinnya masuk ke dalam koalisi Indonesia maju (KIM).

Dia menyebut hal itu tidak ada urusannya dengan pihak di luar PDIP.

Mulanya, Megawati bercerita dirinya banyak dimintai pendapat oleh sejumlah pejabat negara. 

Namun, mereka tidak mau pertemuannya itu bisa terekspose ke publik.

"Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh, lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diem-diem loh, ngumpet-ngumpet loh," ujar Megawati saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.

Presiden ke-5 RI itu pun mempertanyakan alasan banyaknya pejabat negara yang khawatir untuk bertemu dirinya.

Baca juga: Megawati Terisak Tangis Ucapkan Terima Kasih ke Presiden Prabowo saat Perayaan HUT PDIP

Apalagi, alasannya mereka takut karena PDIP bukan bagian dari KIM.

"Loh kok gak ada merdekanya ya, ya mbok dateng ae loh. Karena katanya iya kalau nanti saya dateng ibu kan enggak masuk ke KIM," jelasnya.

Lebih lanjut, Megawati pun mengaku dirinya kesal mendengar alasan tersebut.

Baginya, tidak ada urusannya pihak di luar PDIP memaksanya untuk masuk ke dalam KIM.

Baca juga: Megawati Terisak Tangis Ucapkan Terima Kasih ke Presiden Prabowo saat Perayaan HUT PDIP

"Lah apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM. Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat," ucapnya.

Diketahui setelah Pilpres 2024, sejumlah partai politik bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai yang berseberangan saat Pilpres 2024 seperti NasDem, PKB, dan PKS kini berada dalam satu barisan dengan KIM mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hanya PDIP yang tidak menyatakan bergabung dalam KIM.

KIM sendiri terbentuk saat Pilpres 2024. KIM merupakan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Setelah Pilpres 2024, anggota KIM pun bertambah dengan bergabungnya NasDem, PKB, dan PKS yang sebelumnya mengusung Anies-Muhaimin.

Megawati Ucapkan Terima kasih Kepada Prabowo

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato di HUT ke-52 tahun PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sekarang Bung Karno tersebut," ujarnya.

"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai presiden republik Indonesia pertama," imbuhnya.

Ada pun MPR RI periode 2019-2024 telah mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Dikatakan Megawati, hal itu akan akan memulihkan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Pertama RI.

"Pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat, mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak terbukti dan batal demi hukum," ucapnya.

"Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga beliau wafat 21 Juni 1970," imbuhnya.

Lebih lanjut, Megawati menyebut kebijakan tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

"Kebijakan Pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional," pungkasnya.