TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan program medical check up gratis pada Februari 2025 .

Program ini ditujukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan untuk skrining sebagai langkah pencegahan dari berbagai jenis penyakit sejak dini. 

Terkait hal ini, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan IDI sepenuhnya mendukung program ini

Namun, pihaknya menyarankan agar program ini dapat diterapkan tepat sasaran. 

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada Anak Akan Dilaksanakan di Sekolah

"Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana program ini tepat sasaran. Dan, benar-benar mempunyai goals (untuk) menekan angka penyakitnya. Itu yang harus kemudian menjadi perhatian," ungkapnya pada media briefing virtual, Rabu (9/1/2025). 

Ia mengungkapkan berdasarkan data yang ada, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada masalah pembebanan pembiayaan kesehatan.

Terutama pada kelompok lansia dan pasien penyakit-penyakit katastropik. 

Penyakit katastropik adalah penyakit yang parah dan dapat mengancam jiwa.

Sehingga membutuhkan perawatan medis yang intensif, berkepanjangan, dan mahal. 

Penyakit ini juga dapat menyebabkan kecacatan serius

Sehingga pemerintah juga perlu membuat tahapan, tidak hanya sekedar pemeriksaan gratis saja.  

Lebih lanjut Adib menjelaskan jika di dalam kelompok masyarakat, terdapat skala prioritas.

Sebagai contoh di Jepang, skala prioritas sebagai panduan, ada kelompok usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 18 tahun, 20 tahun ke atas.

Ada kelompok karyawan dan pensiunan, dan ada kelompok yang 40 sampai 74 tahun. 

Setiap kelompok memiliki parameter dan prediktor berbeda untuk di bisa melakukan medical check up. 

"Nah ini yang kemudian harus ada roadmap, atau blueprint yang harus disiapkan. Jadi kita tidak hanya sekedar kemudian kita melakukan medical check-up biasa atau sama rata seluruh masyarakat, karena di setiap kelompok itu ada perbedaan potensi penyakit," lanjutnya. 

Selain itu, PB IDI juga menyarankan adanya kolaborasi dan sinergis dari seluruh komponen stakeholder kesehatan. 

Tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja.

Perlu ada dukungan dari kelompok profesi hingga institusi pelayanan kesehatan. Dimulai dari rumah sakit sampai level paling bawah di primary healthcare.

"Jadi puskesmas, kemudian klinik praktek mandiri, dokter praktek mandiri. Ini adalah kelompok-kelompok yang harus diberdayakan. Bersama-sama mendukung pemeriksaan kesehatan gratis yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah," tutupnya.