TRIBUNNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjadi pemateri dalam acara bertema "Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri" di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Peran itu diharapkan berfokus pada upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.

Menurut Yassierli, upaya pencegahan perlu terus diperkuat agar perlindungan pekerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penekanan itu ia sampaikan dengan merujuk pada tingginya angka kecelakaan kerja sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian. Sedangkan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi ataupun cacat total.

Yassierli menilai, pendekatan yang selama ini cenderung reaktif tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya investasi di hulu melalui program promotif dan preventif.

Baca juga: Menaker Yassierli Tekankan Kesejahteraan Pekerja dan Kinerja Industri Harus Sejalan

"Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir," ujar Yassierli dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis.

Selain kecelakaan kerja, Yassierli turut menyoroti data penyakit akibat kerja (PAK) yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Hal itu juga diperkuat oleh data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

Oleh karena itu, Yassierli menilai, pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi semakin penting. Pendekatan tersebut sekaligus mendorong implementasi sistem manajemen K3 (SMK3) yang penerapannya masih terbatas.

"Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi SMK3 yang saat ini baru diterapkan oleh sekitar 18.000 dari 450.000 perusahaan," kata Yassierli.

Baca juga: Yassierli: Kebersamaan dan Gotong Royong jadi Kunci Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan Global

Guna mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tiga pekerjaan rumah (PR) besar yang akan segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan. 

Pertama, memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah. Ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur.

Merespons arahan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya untuk segera menyusun pembahasan teknis secara mendalam.

Sejumlah langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, dan desain program pencegahan yang lebih efektif.

Baca juga: Yassierli Tegaskan Perlindungan Sosial harus Menjangkau Pekerja Informal