Istana Tak Setuju Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Dana Zakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Staf Presiden Anto Mukti Putranto buka suara soal usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin agar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) melibatkan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Ia tidak sepakat program MBG menggunakan dana zakat.

"Ya enggak kan. Gunanya zakat kan bukan itu," kata Putaranto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya program MBG telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN.

Untuk tahap awal anggaran MBG yakni sebesar Rp 71 triliun.

"Presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun  itu," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, program MBG tidak mengambil dana dana dari sumber lain, apalagi zakat. 

Penggunaan zakat untuk MBG kata dia sangat memalukan.

"Jadi enggak mengambil dana-dana itu. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari zakat itu. Sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) melibatkan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Sebab menurutnya, tipikal masyarakat Indonesia yang gotong royong dan dermawan.

Ditambah dengan potensi zakat yang besar di tanah air.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan meyakini masyarakat juga ingin bergotong royong, untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah.