Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Cegah Keracunan, BPOM dan BGN Sepakati Pengawasan Mutu Keamanan Makanan Program Makan Bergizi Gratis

Pelayanan aspek higienitas dan keamanan menu makan bergizi gratis saat ini sudah didampingi BPOM RI.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Cegah Keracunan, BPOM dan BGN Sepakati Pengawasan Mutu Keamanan Makanan Program Makan Bergizi Gratis
ist
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi saat meninjau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangasem. (IST) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati dukungan untuk program Makan Bergizi Nasional (MBG) di Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program Makan Bergizi Gratis dilakukan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor BPOM RI, pada Kamis (23/1/2025).

Taruna mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap dapur pembuatan makanan, makanan disajikan kepada penerima manfaat seperti anak-anak sekolah maupun kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita serta mitigasi kejadian luar biasa (KLB) keracunan.

Baca juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BUMN Siapkan Sumber Daya Pendukung di Berbagai Daerah

“Pencegahan dari tahap awal dimana akan ada 30 ribuan dapur yang akan diawasi BPOM RI. Lalu juga mengawasi sumber pangan apakah dari pasar atau distributor. Juga melakukan sampling pada makanan yang akan disajikan,” kata Taruna.

BPOM mendukung pengawasan keamanan pangan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan dapat menjadi titik awal bagi BPOM dan BGN untuk menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam pengawalan keamanan pangan program MBG.

Rekomendasi Untuk Anda

“Nota kesepahaman ini akan menjadi pedoman bagi BPOM dan BGN dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mengawal keamanan pangan pada MBG,” ujar Taruna Ikrar.

Hal senada juga diungkap Dadan Hindayana. Pihaknya menyadari, program unggulan Presiden Prabowo ini membutuhkan dukungan dari berbagai Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaannya.

“Program ini riskan jika tidak diawasi dari awal. Kami Bahagia, monitoring, pengawasan, evaluasi, mitigasi, pelayanan aspek higienitas dan keamanan saat ini sudah didampingi BPOM RI, ujar Dadan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas