Kasus Pagar Laut Tangerang, PKS Usul Anggaran KKP Dinaikkan: Nggak Cukup untuk Jaga Kedaulatan Laut
PKS berharap adanya kenaikan anggaran KKP buntut adanya kasus pagar laut di Tangerang. Dia menilai anggaran Rp6,2 triliun tak cukup.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty mengusulkan agar anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinaikkan berkaca dari munculnya kasus pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten.
Saadiah menilai anggaran yang dimiliki KKP tidak sebanding dengan tugas yang diemban, yaitu menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Dia mengatakan anggaran KKP yang sejumlah Rp6,2 triliun tak sebanding dengan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Padahal, sambungnya, kedua kementerian tersebut memiliki tugas yang sama dan tertuang pula dalam visi-misi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saya memberikan catatan bahwa benar anggaran KKP itu sangat sedikit Ibu Ketua (Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto). Hanya Rp6,2 triliun dibanding dengan anggaran Kemenhan yaitu Rp147 triliun."
"Padahal, fungsi KKP ini menjaga kedaulatan laut kita, menjaga seluruh potensi perikanan kita. Dari 8 Asta Cita-nya Presiden Prabowo, tujuhnya itu dijalankan oleh KKP," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/1/2025).
Kepada Titiek Sohearto, Saadiah meminta agar Komisi IV DPR menaikkan anggaran KKP lantaran dianggap memiliki tugas berat dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Namun, Saadiah mengingatkan Trenggono, jika anggaran KKP sudah dinaikkan, maka dia mendesak agar tidak terjadi lagi kasus pagar laut seperti di Tangerang pada kemudian hari.
"Tapi, Pak Menteri, kalau anggarannya sudah ditambah. Jangan ada kecolongan seperti ini," tegasnya.
Di sisi lain, Saadiah meminta kepada Trenggono agar kementerian yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada permasalahan perikanan saja, tetapi juga kelautan.
Menurutnya, KKP belum serius untuk mengurusi masalah kelautan yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: Rahmat Saleh Beberkan Alasan Fraksi PKS Usul Pembentukan Panitia Khusus Pagar Laut di Tangerang
"Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini, di Dirjen PRL (Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut) belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas," tuturnya.
Saadiah mengungkapkan KKP saat ini hanya mengejar keuntungan lewat sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja tanpa memikirkan permasalahan kelautan yang juga menjadi tugas dari KKP.
Sehingga, imbuhnya, KKP diharapkan mampu membagi tugas untuk menyelesaikan permasalahan kelautan dan perikanan secara seimbang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.