Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Polemik Pagar Laut, Presiden Prabowo Diminta Tegas dalam Bertindak Sesuai Hukum

Noor Azhari juga mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi

Penulis: Reza Deni
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Soal Polemik Pagar Laut, Presiden Prabowo Diminta Tegas dalam Bertindak Sesuai Hukum
Tribunnews.com
Pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang pada Rabu (22/1/2025). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.

Hal itu dikatakannya usai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) di pagar laut Banten.

Dia menilai komentar Jokowi tersebut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas.

“Sebagai mantan presiden, Jokowi seharusnya memahami proses pemberian sertifikat laut yang terjadi di bawah masa kepemimpinannya. Semestinya beliau melakukan cross-check mendalam sebelum membuat pernyataan. Namun yang terjadi justru seperti upaya cuci tangan dengan menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan satu pintu. Ini benar-benar mencoreng kredibilitasnya sendiri,” ujar Noor kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Di menegaskan seorang mantan presiden seharusnya tampil sebagai tokoh bangsa yang bijaksana, mendorong rekonsiliasi, dan menjadi penengah, bukan justru ikut memperburuk keadaan. 

"Jokowi seharusnya memberikan contoh kepemimpinan yang baik, bukan terus-menerus menyalahkan bawahan,” tambahnya.

Baca juga: DPR Bakal Panggil ATR/BPN Buntut Polemik Penerbitan SHGB Pagar Laut

Noor juga menilai langkah Jokowi yang menyebutkan kepala daerah di tiga provinsi—Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur—seolah-olah dia masih memiliki kuasa, sebagai tindakan yang tidak patut. 

Berita Rekomendasi

"Beliau lupa bahwa posisinya sekarang adalah mantan presiden. Mengintervensi kepala daerah secara terbuka hanya akan menimbulkan kesan bahwa beliau tidak memahami transisi kepemimpinan,” kata dia.

Selain itu, Noor mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. 

“Ribuan hektare sawah produktif hancur akibat reklamasi ini. Beliau seharusnya bertanggung jawab atas warisan kebijakan tersebut, bukan menyalahkan bawahan,” sindirnya.

Karena itulah, Noor meminta Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu. 

"Presiden Prabowo harus berani menunjukkan bahwa hukum adalah panglima di negara ini. Belajarlah dari Singapura, di mana hukum ditegakkan tanpa memandang siapa pelakunya, baik konglomerat maupun perusahaan asing. Jika melanggar, izinnya langsung dicabut,” ujarnya.

Noor menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri sebagai negara hukum (rechtstaat), di mana aturan main dijalankan secara adil. 

“Tidak ada manusia atau korporasi yang kebal hukum di negara ini. Hukum adalah penguasa tertinggi, bukan individu tertentu,” tegasnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas