TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengaku heran soal sengkarut pagar laut di Tangerang yang tak kunjung diusut tegas oleh aparat penegak hukum. 

Mahfud menilai bahwa kasus tersebut seharusnya segera ditangani sebagai kasus pidana. 

Menurutnya, pemerintah tak cukup hanya menyelesaikan kasus ini dengan hanya mengambil tindakan membongkar pagar. 

Diketahui, di area perairan pagar laut tersebut ternyata ada banyak Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan.

Sertifikat-sertifikat dinilai cacar prosedur dan material. 

"Kasus pemagaran laut, seharusnya segera dinyatakan sebagai kasus pidana, bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar."

"Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" tulis Mahfud MD di akun X, dikutip Senin (27/1/2025). 

Mahfud menilai langkah yang diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis.

Ia merasa aneh belum ada penyelidikan maupun penyidikan terhadap peristiwa itu.

"Langkah yg diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis."

Padahal tindak pidana jelas: merampas ruang publik dgn sertifikat ilegal. Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana," pungkasnya. 

Baca juga: Cuaca Cerah, Ditpolairud Polda Metro Jaya Bongkar 500 Meter Bambu Pagar Laut di Perairan Tangerang

Sebelumnya, Mahfud MD juga menduga ada keterlibatan 'orang dalam' dalam penerbitan sertifikat di perairan lokasi dipasangnya pagar laut.

Pakar Hukum Tata Negara itu meyakini bahwa penerbitan sertifikat itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran oknum tertentu, baik dari aparat atau birokrasi yang terlibat dalam prosesnya.

Ia menduga ini lebih dari sekadar masalah administrasi.