Nusron Wahid Ungkap Kepemilikan Sertifikat HGB di Perairan Bekasi, Ternyata Milik Dua Perusahaan
Nusron mengungkapkan bahwa SHGB tersebut memang sebagian besar ada di luar garis pantai.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengungkap pemilik sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di area laut Desa Hurip Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Baca juga: Menteri Agraria dan Tata Ruang Sebut Pagar Laut Bekasi Ulah Oknum Pegawai BPN
Hal ini diungkapkan Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
"Ini di laut ada SHGB yang luasnya itu 509,795 hektare atas nama pertama PT CL 78 bidang, luasnya 90 hektare. Terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan yang tahun 2018," kata Nusron.
Selain PT CL, Nusron menyebut bahwa terdapat PT MAN yang juga mengantongi SHGB di atas laut tersebut. "Kemudian PT. MAN yang jelas bukan Madrasyah Aliyah Negeri ya kan 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015," ujar Nusron.
Nusron mengungkapkan bahwa SHGB tersebut memang sebagian besar ada di luar garis pantai. Namun, ATR/BPN tak bisa serta merta membatalkan SHGB tersebut.
Baca juga: Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang, Nusron Wahid Copot 6 Pegawai ATR/BPN
"Kenapa? (Karena) kami tidak bisa menggunakan asas contrarius actus," ujarnya.
Asas contrarius actus adalah asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga berwenang untuk membatalkannya.
Nusron menjelaskan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
"Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang mengeluarkan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrarius actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun," tegasnya.
"Kalau yang usianya (SHGB) di bawah 5 tahun kita bisa langsung (batalkan), kayak Kohod saya langsung bisa karena kami punya hak contrarius actus," tambahnya.
Untuk menyelesaikan kasus ini, Nusron menyebut ada dua opsi yang tengah dipertimbangkan. Pertama, ATR/BPN akan meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) dan berkonsultasi mengenai kemungkinan pembatalan melalui penetapan pengadilan.
Kedua, mengkategorikan lahan tersebut sebagai tanah musnah. Namun, langkah ini membutuhkan pembuktian bahwa wilayah yang kini bersertifikat SHGB dulunya merupakan tanah daratan sebelum berubah menjadi perairan.
Selain adanya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.
Baca juga: Khawatir Ganggu Presiden, Sahroni Desak Polisi Segera Rampungkan Kasus Pagar Laut di Tangerang
Hal serupa juga terjadi di Kampung Paljaya, Jembatan Cinta Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.
Dalam video yang beredar di media sosial terlihat adanya pemagaran di laut menggunakan bambu.
Bambu ditancapkan di laut menjadi pagar yang ditumpuk tanah sejauh delapan kilometer.
Alat berat eskavator juga nampak tengah mengeruk lumpur dan menumpuknya di tengah-tengah pagar bambu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.