Komisi IX DPR Desak Pemerintah Serius Perbaiki Sistem Perlindungan PMI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh, mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan serius dalam sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah, harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik.

Baca juga: Kemlu RI Sudah Minta Kesediaan Otoritas Malaysia Usut Kasus Penembakan WNI

"Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Nihayatul dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Hal itu disampaikannya merespons insiden penembakan terhadap 5 Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

Menurut Nihayatul, insiden tersebut telah memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan terhadap PMI.

"Kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia," ucapnya.

Nihayatul mencatat, kasus penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran di mana pada banyak kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses perlindungan yang memadai. 

Padahal, PMI merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.

Baca juga: Langkah Pemerintah Indonesia Usai 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia

Namun, kenyataannya, lanjut Nihayatul, banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja. 

"Saya minta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju," ucap Nihayatul.

Pemerintah, lanjut Nihayatul, perlu merevisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja seperti memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya.

Serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja. 

Sistem hukum juga harus mampu memberikan dukungan perlindungan kepada PMI. 

"Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya," katanya.

Pelatihan dan penyuluhan keamanan harus diberikan kepada PMI sehingga PMI mengetahui hak-hak dan mendapatkan pelatihan tentang keselamatan kerja, kesehatan, serta perlindungan diri dalam situasi berbahaya.