Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Komisi IX DPR Desak Pemerintah Serius Perbaiki Sistem Perlindungan PMI

Nihayatul Wafiroh, mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan serius dalam sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Komisi IX DPR Desak Pemerintah Serius Perbaiki Sistem Perlindungan PMI
Naufal Laten
BENAHI PERLINDUNGAN PMI - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di gedung DPR beberapa waktu lalu. Nihayatul mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan serius dalam sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh, mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan serius dalam sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah, harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik.

Baca juga: Kemlu RI Sudah Minta Kesediaan Otoritas Malaysia Usut Kasus Penembakan WNI

"Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Nihayatul dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Hal itu disampaikannya merespons insiden penembakan terhadap 5 Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

Menurut Nihayatul, insiden tersebut telah memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan terhadap PMI.

"Kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia," ucapnya.

Nihayatul mencatat, kasus penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran di mana pada banyak kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses perlindungan yang memadai. 

Berita Rekomendasi

Padahal, PMI merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.

Baca juga: Langkah Pemerintah Indonesia Usai 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia

Namun, kenyataannya, lanjut Nihayatul, banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja. 

"Saya minta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju," ucap Nihayatul.

Pemerintah, lanjut Nihayatul, perlu merevisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja seperti memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya.

Serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja. 

Sistem hukum juga harus mampu memberikan dukungan perlindungan kepada PMI. 

"Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya," katanya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas