TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima kunjungan dari mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Muhammad Jasin, serta sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil.

Mereka diketahui melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dalam laporannya, koalisi meminta KPK untuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

"KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan ini, sebagaimana komitmen kami untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

"Karena kepercayaan dan dukungan publik penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," sambungnya.

Tessa memastikan KPK akan menganalisa laporan Abraham Samad dan kawan-kawan.

Baca juga: Laporkan Agung Sedayu Group dan PSN di PIK 2, Abraham Samad Minta KPK Tak Takut Periksa Aguan

Proses analisa untuk menentukan apakah ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

"Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK," katanya.

Diberitakan, koalisi masyarakat sipil melaporkan melaporkan dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke KPK.

Mewakili koalisi, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK, Setyo Budiyanto dan kawan-kawan.

Baca juga: Kebakaran di Pergudangan Kawasan Dadap Dekat PIK 2 Tangerang, Asap Tebal Membumbung Tinggi

"Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK, dihadiri langsung oleh Pak Fitroh Rohcahyanto dan Pak Ibnu Basuki Widodo (Wakil Ketua KPK) kemudian menyusul Pak Ketua, Pak Setyo Budi juga hadir," ucap Abraham di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

"Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PIK 2," imbuhnya.

Aktivis antikorupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2.

Abraham Samad menduga proyek PSN PIK 2 kental nuansa korupsi.

"KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kongkalikong, praktek suap menyuap, ya. Lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya ya," katanya.