TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinyal Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle dalam kabinet Merah Putih mulai semakin menguat.

Satu di antara menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku enggak menjawab apakah Soemantri Brodjonegoro masuk ke dalam radar untuk direshuffle.

Hanya saja, kata Dasco, semua menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih telah meneken pakta integritas. Nantinya, pakta integritas itu yang akan menjadi indikator para menteri telah memenuhi kriteria atau belum.

"Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangi pakta integritas di dalam fakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dasco mengatakan Prabowo selaku Presiden RI tentunya mengetahui pembantunya yang bisa menunaikan janji kampanyenya saat pilpres 2024.

"Saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Dasco mengatakan Prabowo akan melakukan evaluasi 100 hari dari kinerja jajaran kabinetnya. Apakah pembantunya sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya atau beljm.

"Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," pungkasnya.

Diketahui, Mendikti Saintek Soemantri Brodjonegoro dikabarkan menjadi salah satu menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Prabowo.

Apalagi, Soemantri kerap didemo oleh sejumlah elemen masyarakat.

Terakhir, ratusan dosen pada Senin (3/2/2025), menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencairan tukin yang tertunda sejak tahun 2020 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 

Mereka menuntut pemerintah segera mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020 serta memastikan alokasi anggaran untuk Tukin tahun 2025.

Koordinator Aksi Aliansi Dosen ASN Kemendiktisainstek Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan, menegaskan ada dua tuntutan utama dalam aksi ini.

"Yang pertama, kami ingin memastikan bahwa Tukin untuk dosen Kemendikti Saintek tahun 2025 dianggarkan dan segera dicairkan. Kami juga memperjuangkan ‘Tukin for All’,” ujar Anggun di lokasi.