TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut daftar 10 menteri yang mendapat penilaian buruk dalam hasil riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT).

IDSIGHT merilis hasil riset dengan mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025, dengan pertimbangan hampir semua kementerian/badan telah selesai dengan penataan organisasi, serta para menteri/kepala badan telah banyak melakukan aktivitas publik, lebih-lebih bagi nama-nama baru yang kurang dikenali umum.

Riset dilakukan dengan pengumpulan data dari 4 platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan Tiktok.

Berdasarkan laporan Data Digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh We Are Social, keempat platform tersebut paling banyak digunakan dan menjadi favorit oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia 14-64 tahun.

Data mencakup konten dari akun resmi media sosial yang dimiliki menteri/kepala badan, atau akun yang dibuat oleh komunitas fanbase yang aktif membagikan konten pejabat bersangkutan. Jika tidak tersedia, data diambil dari konten kementerian/badan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif terhadap tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat tersebut. 

Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia.

Meskipun tidak menggambarkan keseluruhan populasi, penggunaan media sosial di Indonesia mempunyau jangkauan yang sangat luas dan mencerminkan beragam opini publik.

Dengan mengkombinasikan persepsi yang terbentuk dari 4 platform dengan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, diasumsikan bisa didapatkan gambaran yang lebih objektif.

“Dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk,” ujar Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa dalam pesan yang diterima, Jumat (7/2/2025)

Johan mengatakan dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi ASN kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.

Pada saat bersamaan, kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.

"Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8 persen),” ujar Johan.

Dia menambahkan maraknya judi online menjadi keresahan publik selama beberapa tahun terakhir, hingga aparat kepolisian melakukan “bersih-bersih” dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital) yang membiarkan situs-situ judol tidak terblokir.