TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah 100 hari lebih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan, isu reshuffle atau perombakan kabinet kini mencuat. 

Isu reshuffle itu mengemuka setelah Prabowo mengatakan akan menegakkan keinginan masyarakat Indonesia yang menuntut pemerintah bekerja dengan benar dan bersih.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kemudian makin memperkuat
sinyal terjadinya reshuffle itu. Kata Dasco, sejatinya perihal penempatan menteri di kabinet termasuk reshuffle merupakan kewenangan mutlak dari Presiden RI. 

Akan tetapi kata Dasco, belakangan ia memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama. 

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Baca juga: Warning Prabowo hingga Spanduk Bahlil No Gas 3 Kg Yes, Posisi Menteri ESDM Bahlil di Ujung Tanduk?

Prabowo sendiri sebelumnya juga sempat menyatakan bakal menindak pihak yang menghalangi kebijakan pemerintah untuk rakyat dan tidak segan menyingkirkan menterinya yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Meski demikian, Dasco belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo terhadap pernyataannya. 

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Wakil Ketua DPR RI itu, juga tidak ingin merespons apakah Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia hanya mengingatkan ada pakta integritas yang disepakati oleh para menteri dan wakil menteri sebelum diangkat menjadi pembantu Presiden. 

"Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat
atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi," kata Dasco.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku
sejauh ini dirinya belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di kabinet Merah Putih. 

"Hah reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum
belum," kata Prasetyo saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (6/2).